Selasa, 13 Oktober 2015

Kemiskinan di Indonesia

Nama              : Erri Lukman Hakim
NIM                : 041411131024
 

Kemiskinan di Indonesia

            Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki penduduk paling banyak ke 4 setelah RRC, INDIA, dan USA. Indonesia pun memiliki jumlah penduduk sekitar 255.993.674 jiwa, dengan angka harapan hidup 70,1 tahun masyarakat Indonesia semakin lama akan berkembang menjadi Negara yang lebih produktif dari sebelumnya. Tetapi permasalahan yang hingga saat ini belum  tertuntaskan di Indonesia bahkan Dunia yaitu tentang kemiskinan. Bahkan data yang saya dapatkan dari BAPPENAS ketika mengutarakan RKP tahunan dari pemerintah saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 11,25% dan pemerintah pun menargetkan 9,5-10% tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia untuk tanhun 2015 ini. Pun jika dihitung hitung kemiskinan di Indonesia sekitar 29 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin. Tingkat kemiskinan yang paling parah terdapat di Maluku Utara 31,14% dan NTT hingga 27,51%, tetapi yang paling parah berada di wilayah Papua hingga mencapai 40%.
            Negara tidak akan bisa mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diinginkan jika kemiskinan masih selalu ada dalam sebuah Negara. Bahkan seperti yang di kutip oleh ACKERMAN F.(2000) bahwa “Population Growth : Perkembangan penduduk sesuai dengan teori Malthus, pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung. Sebagai akibatnya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kekurangan pangan dan menjadi miskin penduduk
            Hingga saat ini pun Indonesia belum terlihat secara jelas akan pengentasan kemiskinan dari penduduknya sendiri, walaupun pemeritntah sangat sering memberikan bantuan secara tunai yang pada akhirnya tidak digunakan secara lebih efektif dan hanya digunakan untuk konsumsi saja. Adapun pada jaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) untuk membantu meningkatkan daya beli rakyat miskin pemerintahan beliau memberikan dan BLT(bantuan langsung tunai) yang realisasinya pun tak seperti diharapkan, bahkan penduduk yang memiliki kesejahteraan hidup yang cukup tinggi dapat menerima BLT atau dalam bahasa sederhananya tidak tepat sasarannya BLT itu sendiri.
            Dengan SDM yang cukup banyak seharusnya Indonesia mampu menghadapi MEA (masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan mulai pada akhir tahun ini, akan kah SDM Indonesia mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan kemampuan bekerja yang rendah atau unskill yang nantinya tidak akan mampu bersaing secara signifikan dengan masyarakat luar negeri lainnya. Bahkan bisa saja kemiskinan akan semakin tinggi dengan adanya MEA di Indonesia ini. Secara logika bahwa perusahaan akan memilih pekerja yang memiliki spesialisasi atau berskill tinggi dan bergaji tidak terlalu tinggi sehingga sangat sulit sekali para pekerja Indonesia untuk bersaing yang nota benenya masyarakat Indonesia hanya memiliki pendidikan rata-rata kelas 2 SMP saja.
            Untuk saat ini jika pemerintah ingin meningkatkan Y atau GDP yang memiliki function
Y=C+I+G+NX  jika dilihat dari C bahwa masyarakat Indonesia memiliki pendapatan perkapita hanya (sekitar U$ 4000 atau 48 juta) pertahunnya sungguh sangat sedikit sekali disbanding Singapura dan Malaysia.
            Mungkin hingga saat ini para pemuda-pemudi Indonesia sangat sulit atau harus bekerja lebih keras lagi untuk membranding dirinya sehingga dapat memperoleh pekerjaan. Setidaknya perubahaan dari anak  muda yang telah memilki pendapatan secara tidak langsung akan meningkatkan rasio pendapatan perkapita penduduk Indonesia.
            Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
– Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
– Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
– Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
– Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
– Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
– Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
– Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
– Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
– Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
– PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
– Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
– Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
– Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
– Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
– Percepatan pembangunan infrastruktur
– Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
– Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
– Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
– Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Kesimpulannya Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.
Kemudian banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.




INFORMASI DATA
http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/5#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1
RKP BAPPENAS di AULA FADJAR oleh Bapak Muhammad Cholifihani,Ph.D

Kuliah Umum MENTERI POLHUKAM Bapak Luhut Binsar Panjaitan

1 komentar:

Berkomentarlah dengan bijak dan bertanggung jawab.

Salam, Admin.