Nama :
Erri Lukman Hakim
NIM : 041411131024
NIM : 041411131024
Kemiskinan di Indonesia
Indonesia
menjadi salah satu Negara yang memiliki penduduk paling banyak ke 4 setelah
RRC, INDIA, dan USA. Indonesia pun memiliki jumlah penduduk sekitar 255.993.674 jiwa, dengan angka harapan
hidup 70,1 tahun
masyarakat Indonesia semakin lama akan berkembang menjadi Negara yang lebih
produktif dari sebelumnya. Tetapi permasalahan yang hingga saat ini belum tertuntaskan di Indonesia bahkan Dunia yaitu
tentang kemiskinan. Bahkan data yang saya dapatkan dari BAPPENAS ketika
mengutarakan RKP tahunan dari pemerintah saat ini, tingkat kemiskinan di
Indonesia pada tahun 2014 mencapai 11,25%
dan pemerintah pun menargetkan 9,5-10%
tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia untuk tanhun 2015 ini. Pun jika
dihitung hitung kemiskinan di Indonesia sekitar 29 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin. Tingkat kemiskinan
yang paling parah terdapat di Maluku Utara 31,14%
dan NTT hingga 27,51%, tetapi yang
paling parah berada di wilayah Papua hingga mencapai 40%.
Negara
tidak akan bisa mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diinginkan jika kemiskinan
masih selalu ada dalam sebuah Negara. Bahkan seperti yang di kutip oleh
ACKERMAN F.(2000) bahwa “Population
Growth : Perkembangan penduduk sesuai dengan teori Malthus, pertumbuhan
penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
Sebagai akibatnya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan
kekurangan pangan dan menjadi miskin penduduk”
Hingga
saat ini pun Indonesia belum terlihat secara jelas akan pengentasan kemiskinan
dari penduduknya sendiri, walaupun pemeritntah sangat sering memberikan bantuan
secara tunai yang pada akhirnya tidak digunakan secara lebih efektif dan hanya
digunakan untuk konsumsi saja. Adapun pada jaman pemerintahan Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono(SBY) untuk membantu meningkatkan daya beli rakyat miskin
pemerintahan beliau memberikan dan BLT(bantuan langsung tunai) yang
realisasinya pun tak seperti diharapkan, bahkan penduduk yang memiliki
kesejahteraan hidup yang cukup tinggi dapat menerima BLT atau dalam bahasa
sederhananya tidak tepat sasarannya BLT itu sendiri.
Dengan
SDM yang cukup banyak seharusnya Indonesia mampu menghadapi MEA (masyarakat
Ekonomi ASEAN) yang akan mulai pada akhir tahun ini, akan kah SDM Indonesia
mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya dengan tingkat kemiskinan yang
cukup tinggi, dengan kemampuan bekerja yang rendah atau unskill yang nantinya
tidak akan mampu bersaing secara signifikan dengan masyarakat luar negeri
lainnya. Bahkan bisa saja kemiskinan akan semakin tinggi dengan adanya MEA di
Indonesia ini. Secara logika bahwa perusahaan akan memilih pekerja yang
memiliki spesialisasi atau berskill tinggi dan bergaji tidak terlalu tinggi sehingga
sangat sulit sekali para pekerja Indonesia untuk bersaing yang nota benenya
masyarakat Indonesia hanya memiliki pendidikan rata-rata kelas 2 SMP saja.
Untuk
saat ini jika pemerintah ingin meningkatkan Y atau GDP yang memiliki function
Y=C+I+G+NX jika dilihat dari C bahwa masyarakat Indonesia memiliki pendapatan perkapita hanya (sekitar U$ 4000 atau 48 juta) pertahunnya sungguh sangat sedikit sekali disbanding Singapura dan Malaysia.
Y=C+I+G+NX jika dilihat dari C bahwa masyarakat Indonesia memiliki pendapatan perkapita hanya (sekitar U$ 4000 atau 48 juta) pertahunnya sungguh sangat sedikit sekali disbanding Singapura dan Malaysia.
Mungkin
hingga saat ini para pemuda-pemudi Indonesia sangat sulit atau harus bekerja
lebih keras lagi untuk membranding dirinya sehingga dapat memperoleh pekerjaan.
Setidaknya perubahaan dari anak muda
yang telah memilki pendapatan secara tidak langsung akan meningkatkan rasio pendapatan
perkapita penduduk Indonesia.
Kebijakan
Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
– Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
– Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
– Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
– Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
– Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
– Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
– Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
– Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
– Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
– PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
– Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
– Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
– Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
– Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
– Percepatan pembangunan infrastruktur
– Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
– Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
– Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
– Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Kesimpulannya Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi
masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun
pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan. Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
– Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
– Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
– Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan
– Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
– Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
– Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
– Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
– Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
– Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
– PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
– Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
– Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
– Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
– Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
– Percepatan pembangunan infrastruktur
– Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
– Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
– Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
– Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Kemudian banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
INFORMASI DATA
http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/5#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1
RKP BAPPENAS di AULA FADJAR oleh Bapak Muhammad
Cholifihani,Ph.D
Kuliah Umum MENTERI POLHUKAM Bapak Luhut Binsar
Panjaitan